Sumenep – Forum Pemuda Raas (FPR) mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di wilayah Kepulauan Raas. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada pasokan BBM, baik untuk transportasi maupun kegiatan ekonomi.
Desakan itu disampaikan FPR dalam audiensi bersama pemerintah. Ketua Umum FPR, Kurdiyansyah, mengatakan ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan pemerintah, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dengan akses distribusi yang terbatas.
“Kami berharap pemerintah segera merespons kondisi ini karena BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kurdiyansyah, Senin (6/7/2026).
Selain menyoroti kelangkaan, FPR juga mengungkap dugaan adanya praktik yang tidak sehat dalam distribusi BBM. Mereka meminta pemerintah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan mengevaluasi sistem distribusi secara menyeluruh.
Menurut FPR, apabila ditemukan adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan atau praktik monopoli distribusi BBM, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ada oknum yang terlibat, kami berharap segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan pemerintah, Andre, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, untuk menjaga kelancaran distribusi BBM ke wilayah kepulauan.
Ia mengakui distribusi energi di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi operasional Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Distribusi BBM di wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri. Kami terus berupaya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Andre.
Sementara itu, Dadang Dedy Iskandar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk FPR, untuk ikut mengawasi distribusi BBM. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
FPR menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Organisasi kepemudaan itu bahkan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan, termasuk demonstrasi atau audiensi yang lebih besar, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM di Kepulauan Raas.
