Lima Perangkat Daerah Surabaya Diguyur Penghargaan, Pelayanan Publik Didorong Makin Cepat dengan AI

Berita153 Dilihat

Surabaya – Penghargaan Public Service for Impact of The Year Jawa Timur 2026 menjadi pemacu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat transformasi pelayanan publik. Tak hanya mengakui kualitas dan dampak layanan yang sudah berjalan, capaian tersebut turut memperkuat langkah Surabaya mengembangkan digitalisasi hingga pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, inklusif, dan tepat sasaran.

Lima Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya menerima penghargaan tersebut dalam ajang Surabaya Marketing Festival di The Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Kelima perangkat daerah itu yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

Kepala Dinkominfo Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan MarkPlus. Proses evaluasi tidak hanya mengandalkan laporan maupun paparan pemerintah, tetapi juga melihat langsung pengalaman masyarakat ketika mengakses pelayanan.

“Penilaiannya dilakukan secara independen, bahkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat,” kata Eddy.

Sejumlah pelayanan yang menjadi perhatian penilaian antara lain layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil, respons DPKP terhadap laporan masyarakat melalui layanan 112, pelayanan perizinan DPMPTSP, serta percepatan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) oleh DPRKPP.

Kemampuan Pemkot Surabaya dalam menangani pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu indikator. Respons terhadap laporan warga hingga tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam turut diperhitungkan dalam proses evaluasi.

Selain pelayanan di lapangan, persepsi masyarakat di media sosial juga menjadi bagian dari penilaian. Berbagai indikator tersebut kemudian mengantarkan lima perangkat daerah Surabaya meraih penghargaan pelayanan publik berdampak tersebut.

Namun, penghargaan itu tidak dipandang sebagai titik akhir. Pemkot Surabaya justru menjadikannya sebagai dorongan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan agar semakin mudah diakses seluruh masyarakat.

Eddy menegaskan pelayanan publik harus bersifat inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

“Pelayanan publik di Kota Surabaya harus inklusif. Artinya, bisa dijangkau oleh semua golongan dan seluruh warga masyarakat tanpa hambatan,” ujarnya.

Transformasi digital menjadi salah satu strategi yang kini diperkuat. Pada 2026, Pemkot Surabaya mulai mengembangkan pemanfaatan AI untuk mendukung pelayanan berbasis data, salah satunya pada sektor perizinan yang ditangani DPMPTSP.

“Yang pertama adalah digitalisasi. Kemudian, di tahun 2026 ini kita juga mulai mengarah ke pemanfaatan AI. Di DPMPTSP sudah mulai dikembangkan pelayanan berbasis AI untuk mendukung proses perizinan,” jelas Eddy.

Pengembangan AI tersebut akan berjalan beriringan dengan integrasi data melalui konsep satu data dan satu peta. Pemkot Surabaya menargetkan data yang terintegrasi dapat menjadi dasar dalam menentukan program pembangunan dan kebijakan pemerintah.

“Ke depan, kami akan terus mengintegrasikan seluruh data dalam satu data dan satu peta. Itu yang akan menjadi dasar Pemerintah Kota untuk melakukan perencanaan pembangunan dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Menurut Eddy, integrasi data akan membuat intervensi pemerintah lebih presisi. Dalam menangani persoalan pengangguran misalnya, pemerintah tidak cukup hanya mengetahui jumlah pengangguran, tetapi juga harus memiliki data mengenai siapa yang belum bekerja serta kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, penghargaan pelayanan publik yang diraih lima perangkat daerah Surabaya diharapkan tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan layanan pemerintah yang semakin responsif, berbasis teknologi, dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.