Sumenep – Hembusan angin di kawasan perbukitan Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, masih terasa kencang. Namun, suasana di Puncak Lanjari kini jauh berbeda dibanding saat destinasi tersebut digadang-gadang sebagai salah satu ikon baru pariwisata Madura.
Tak lagi terdengar riuh wisatawan maupun aktivitas penerbangan paralayang. Yang terlihat justru sejumlah fasilitas yang mulai tidak terawat. Puncak Lanjari yang sempat diproyeksikan menjadi destinasi unggulan dan penggerak ekonomi masyarakat, kini seolah kehilangan geliatnya.
Pada awal kemunculannya, Puncak Lanjari diperkenalkan sebagai spot paralayang pertama di Madura. Kehadirannya diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Fasilitas yang tersedia mulai mengalami kerusakan, sementara akses menuju lokasi juga masih menjadi persoalan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata tersebut.
Wakil Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sosial (Kemediksos) BEM KM UNIBA Madura, Abbadi, menilai kondisi Puncak Lanjari menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih serius antara berbagai pihak yang terlibat.
Pria yang akrab disapa Potra Badi itu menyoroti peran pengelola di tingkat desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar).
“Sayang sekali, fasilitas yang ada di atas sekarang sudah tidak terawat lagi. Yang dulunya digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi masyarakat, sekarang justru jadi pajangan saja,” ujar Abbadi, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, ketika fasilitas wisata mulai rusak dan tidak mendapatkan perawatan, muncul persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keberlanjutan destinasi tersebut.
Pengelolaan Puncak Lanjari membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan pemerintah kabupaten. Tanpa koordinasi tersebut, keberadaan destinasi wisata berpotensi kehilangan fungsi dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Akses Jalan Jadi Persoalan.
Selain kondisi fasilitas, akses menuju Puncak Lanjari juga menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan.
Jalur menuju lokasi masih didominasi permukaan jalan yang rusak. Batu-batu lepas, lubang, serta tanjakan dan turunan menjadi pemandangan yang harus dilalui pengunjung.
Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan wisatawan, terlebih ketika musim hujan tiba. Jalan yang sulit dilalui dapat semakin mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung.
Jika persoalan akses tidak segera dibenahi, potensi ekonomi yang sebelumnya diharapkan tumbuh dari sektor pariwisata juga sulit berkembang. Wisatawan berkurang, aktivitas pelaku usaha ikut terdampak, dan geliat ekonomi masyarakat sekitar pun berpotensi kembali melemah.
Di sisi lain, Pokdarwis membutuhkan dukungan yang lebih konkret untuk mengembangkan destinasi. Keterbatasan anggaran dan minimnya pembinaan membuat pengelolaan di tingkat lapangan tidak mudah dilakukan secara maksimal.
Perlu Evaluasi dan Pembagian Peran yang Jelas.
Kondisi Puncak Lanjari juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali pola pengelolaan destinasi wisata di tingkat desa maupun kabupaten.
Pemeliharaan fasilitas seharusnya tidak berhenti setelah sebuah destinasi diresmikan. Keberadaan program perawatan, peningkatan akses, pembinaan pengelola, hingga promosi berkelanjutan menjadi bagian penting agar sebuah objek wisata dapat bertahan dan berkembang.
Puncak Lanjari sendiri memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan. Panorama perbukitan dan karakter geografis kawasan tersebut menjadi modal yang dapat dikombinasikan dengan aktivitas wisata berbasis alam dan olahraga.
Karena itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, Disbudporapar, dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Masing-masing pihak perlu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, bukan hanya ketika destinasi diperkenalkan, tetapi juga dalam memastikan keberlangsungannya.
Jika persoalan akses dan fasilitas terus dibiarkan, Puncak Lanjari berisiko kehilangan daya tariknya. Destinasi yang pernah diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat tersebut pun bisa berakhir hanya sebagai catatan tentang potensi wisata yang gagal dikelola secara berkelanjutan.
