Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Implementasi PUG bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur agar perspektif gender diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan strategi pembangunan agar setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar memenuhi aturan. Ini adalah strategi agar setiap program mampu memberikan manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.
Menurut Rahman Riadi, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.
“Jika perspektif gender diterapkan sejak tahap perencanaan, maka program akan lebih tepat sasaran, efektif, dan hasilnya dapat dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan memiliki komitmen yang sama dalam menyusun kebijakan yang responsif gender sehingga pembangunan di Kabupaten Sumenep semakin inklusif.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran dengan prinsip pembangunan responsif gender.
“Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Melalui fasilitasi ini, Pemkab Sumenep berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
