Sumenep – Gelaran Lomba Bola Tangkap Joko Melleng Event di Kabupaten Sumenep diwarnai insiden kericuhan yang berujung ke ranah hukum. Panitia penyelenggara mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan penganiayaan terhadap perangkat pertandingan dan perusakan fasilitas ke Polresta Sumenep.
Insiden tersebut terjadi saat pertandingan antara PBT Kaleng Mira melawan PBT Pancoran Emas di Lapangan I, Senin (9/11/2026). Situasi yang semula merupakan bagian dari kompetisi olahraga itu dilaporkan berubah menjadi kericuhan hingga memicu dugaan aksi kekerasan.
Laporan resmi disampaikan Suyanto, hakim garis yang juga menjadi bagian dari panitia penyelenggara, ke SPKT Polresta Sumenep sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama.
Pengaduan tersebut teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/421/XI/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada kepolisian, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 10.00 WIB ketika pertandingan berlangsung. Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi dugaan tindakan anarkis yang berujung pada kerusakan sejumlah perlengkapan pertandingan.
Suyanto mengaku menjadi salah satu korban dalam insiden tersebut. Saat berusaha melerai dan menghentikan keributan, dirinya justru diduga mendapat serangan dari beberapa orang.
Akibatnya, ia mengalami pukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan. Peristiwa tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari laporan kepada kepolisian.
Selain dugaan penganiayaan, panitia juga melaporkan kerusakan fasilitas pertandingan. Tiang CCTV ditemukan dalam kondisi bengkok, sedangkan kamera pengawas merek HK Vision dilaporkan mengalami kerusakan.
Total kerugian akibat kerusakan inventaris tersebut diperkirakan mencapai Rp1 juta. Seluruh fasilitas yang terdampak merupakan perlengkapan pertandingan yang dibeli menggunakan dana kas panitia Joko Melleng Event.
Direktur Pelaksana Teknis Lomba Bola Tangkap Joko Melleng Event, Jufriadi MS, menyatakan bahwa pihaknya memilih menempuh jalur hukum agar insiden tersebut mendapatkan penanganan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menilai, tindakan kekerasan terhadap hakim garis maupun perusakan fasilitas tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dalam sebuah pertandingan olahraga.
“Perbedaan pendapat dan ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan tindakan kekerasan ataupun perusakan,” demikian penegasan Jufriadi dalam siaran pers yang disampaikan Selasa (10/11/2026).
Jufriadi menjelaskan, keputusan melaporkan peristiwa tersebut bukan hanya didasari adanya kerugian materiil. Lebih dari itu, panitia ingin memastikan keselamatan perangkat pertandingan dan keamanan seluruh fasilitas penyelenggaraan tetap terlindungi.
“Langkah hukum ini bukan semata-mata persoalan kerugian materiil, melainkan bentuk upaya menjaga keselamatan perangkat pertandingan, melindungi fasilitas penyelenggaraan, dan memastikan sportivitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kompetisi,” ungkapnya.
Melalui laporan tersebut, panitia meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh insiden yang terjadi, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan maupun perusakan.
Panitia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab, kompetisi olahraga seharusnya menjadi wadah mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menjunjung tinggi sportivitas, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang berujung pada persoalan hukum.
