Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas inklusi keuangan dengan mendorong seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Penyediaan rekening tersebut akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai salah satu basis untuk penyediaan rekening masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.
Data Dukcapil tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat. Sistem pembayaran digital melalui QRIS juga akan digunakan untuk mendukung langkah tersebut.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” katanya.
Airlangga menyampaikan, tingkat inklusi keuangan Indonesia berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat 63,57 persen.
Ia menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah tetap akan mendorong peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” ujarnya.
Dengan tersedianya rekening bagi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan penyaluran berbagai program melalui rekening tersebut. Airlangga mengatakan langkah ini diharapkan membuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas sekaligus mendukung sistem pembayaran digital.
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.
