Sumenep – Munculnya data sekitar 13 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sumenep yang dirilis Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memantik kritik dari Serikat Pemuda Madura (SERDADU). Organisasi kepemudaan itu menilai besarnya angka tersebut merupakan cerminan persoalan serius di sektor pendidikan yang tidak cukup disikapi dengan alasan perbedaan data.
Ketua SERDADU Kabupaten Sumenep, Achmad Efendi, mengatakan langkah Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan validasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memang diperlukan. Namun, proses tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan anak yang kehilangan akses pendidikan.
“Validasi memang wajib dilakukan, tetapi jangan sampai pemerintah hanya sibuk mencocokkan angka. Yang lebih penting adalah bagaimana ribuan anak itu kembali mendapatkan hak pendidikannya. Jangan sampai validasi menjadi tameng untuk menutupi lemahnya penanganan persoalan ini,” kata Fendi, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, apabila data Kemendikdasmen nantinya terbukti valid, maka kondisi tersebut merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep karena masih banyak anak yang berada di luar sistem pendidikan.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan yang signifikan antara data pusat dan daerah, hal itu menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi data antarlembaga yang berpotensi memengaruhi ketepatan penyusunan kebijakan pendidikan.
“Kalau datanya benar, berarti kita menghadapi darurat pendidikan. Kalau datanya keliru, berarti tata kelola data pendidikan kita masih bermasalah. Dua-duanya sama-sama harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Fendi menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada Disdik. Pemerintah daerah harus membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Disdukcapil, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga sekolah dan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk melakukan pendataan sekaligus pendampingan.
Ia juga meminta pemerintah mengungkap penyebab utama ribuan anak tersebut tidak bersekolah, apakah dipicu faktor ekonomi, pernikahan usia dini, pekerjaan, perpindahan domisili, kondisi geografis wilayah kepulauan, atau faktor lainnya.
“Publik berhak mengetahui akar masalahnya. Tanpa pemetaan yang jelas, pemerintah akan kesulitan menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
SERDADU turut mendorong Pemkab Sumenep menetapkan target penurunan angka anak tidak sekolah secara terukur setiap tahun serta membuka hasil validasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan biarkan 13 ribu anak ini hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah generasi penerus yang masa depannya dipertaruhkan. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya menyelesaikan administrasi data,” pungkas Fendi.
