Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, karena alasan kesehatan patut dihormati. Negara tentu tidak boleh membiarkan kekosongan kepemimpinan pada lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pun bergerak cepat. Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan sedikitnya ada tiga alasan di balik penunjukan tersebut. Pertama, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Kedua, Sudaryono disebut telah terlibat sejak awal dalam perumusan konsep MBG. Ketiga, pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai relevan karena berkaitan dengan penyediaan bahan pangan untuk mendukung program tersebut.
Di atas kertas, ketiga alasan itu terdengar logis. Namun, apakah penjelasan tersebut sudah cukup menjawab pertanyaan publik?
BGN bukan sekadar lembaga administratif. BGN memegang kendali atas salah satu program nasional terbesar dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah. Lembaga ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang menyasar jutaan anak Indonesia. Karena itu, publik berhak mengetahui lebih dari sekadar alasan normatif.
Jika Sudaryono dipilih karena sejak awal ikut merancang MBG, apakah pemerintah juga mengevaluasi figur lain yang memiliki pengalaman serupa? Apakah ada proses penilaian terhadap sejumlah kandidat? Indikator apa yang digunakan hingga pemerintah menyimpulkan bahwa Sudaryono adalah sosok paling tepat memimpin BGN?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap Sudaryono. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pengisian jabatan strategis negara. Dalam pemerintahan yang demokratis, transparansi proses sama pentingnya dengan hasil keputusan.
Hak prerogatif Presiden memang tidak dapat diperdebatkan. Namun, hak prerogatif bukan berarti keputusan tidak perlu dijelaskan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitasnya. Menjelaskan proses pengambilan keputusan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan kepada publik sebagai pemilik kedaulatan.
Yang juga perlu menjadi perhatian adalah alasan bahwa Sudaryono ikut menggagas MBG sejak awal. Keterlibatan dalam perencanaan memang menjadi nilai tambah. Akan tetapi, memimpin sebuah lembaga nasional tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap konsep program. Jabatan Kepala BGN juga menuntut kemampuan membangun tata kelola organisasi, mengawasi penggunaan anggaran, menjaga akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif hingga ke daerah.
Karena itu, publik membutuhkan ukuran yang lebih objektif. Apa target yang dibebankan kepada Kepala BGN yang baru? Apa indikator keberhasilannya? Bagaimana mekanisme evaluasinya? Tanpa penjelasan tersebut, alasan yang disampaikan pemerintah berpotensi dipahami hanya sebagai justifikasi atas sebuah keputusan yang sudah ditetapkan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang menjadi Kepala BGN. Jika Sudaryono mampu membuktikan kinerjanya, publik tentu akan memberikan apresiasi. Namun, pemerintahan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan keputusan yang benar. Pemerintahan yang baik juga harus mampu menunjukkan bahwa keputusan itu lahir melalui proses yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kecepatan memang penting untuk menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi dalam negara demokrasi, kecepatan tidak boleh mengorbankan keterbukaan. Sebab kepercayaan publik tidak hanya dibangun oleh hasil, melainkan juga oleh proses yang jujur, transparan, dan akuntabel.
Oleh: Publik
