Sampang – Puluhan wartawan dari berbagai organisasi profesi pers di Kabupaten Sampang menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Sampang, Jumat (31/7/2026). Mereka menyuarakan keberatan terhadap pernyataan Presiden RI yang menyebut istilah “londo ireng” dalam kaitannya dengan jurnalis.
Aksi yang berlangsung secara damai itu diawali dengan long march dari GOR Indor Sampang menuju Kantor DPRD Sampang. Sejumlah peserta juga menampilkan aksi teatrikal sebagai bentuk ekspresi atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Koordinator aksi, Hendriyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti jurnalis yang tergabung dalam 14 organisasi profesi wartawan di Kabupaten Sampang. Menurutnya, pernyataan Presiden telah menimbulkan keresahan di kalangan insan pers karena dinilai merendahkan profesi jurnalis.
Ia menegaskan, wartawan menjalankan tugas untuk kepentingan publik melalui fungsi kontrol sosial, penyampaian informasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Karena itu, pihaknya menolak anggapan yang mengaitkan profesi wartawan dengan kepentingan asing atau pihak tertentu.
“Kami hadir untuk menyampaikan keberatan secara terbuka dan meminta adanya klarifikasi serta penghormatan terhadap profesi jurnalis,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah menghormati kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka menilai kritik dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus dijaga bersama.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan. Ia menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang menyampaikan pendapat secara tertib dan sesuai mekanisme.
Menurut Rudi, pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
“Kami menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Selanjutnya akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang melalui jalur yang tersedia,” katanya.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Sampang.
