Bandung – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui penerapan Impact-Based Forecasting (IBF) atau prakiraan berbasis dampak guna mendukung implementasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia.
Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengatakan pengembangan sistem tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia sepanjang periode 2010 hingga 2025. Kondisi tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap masyarakat, infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi.
Menurut Andri, BMKG kini tidak hanya berfokus menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga memprediksi dampak yang ditimbulkan serta langkah mitigasi yang perlu dilakukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Melalui IBF, BMKG mengembangkan layanan informasi yang lebih spesifik hingga tingkat kelurahan dan desa,” ujarnya dalam kegiatan Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional di Bandung, Selasa (23/6/2026).
Layanan tersebut mencakup prakiraan dampak harian hingga 10 hari ke depan yang diperbarui setiap 12 jam. Selain itu, BMKG juga mengembangkan layanan Nowcasting yang mampu memberikan prakiraan cuaca jangka pendek untuk periode satu hingga enam jam ke depan dengan pembaruan setiap 10 menit melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan data Radar Cuaca dan Numerical Weather Prediction (NWP).
Sistem informasi berbasis dampak itu diharapkan dapat mendukung berbagai sektor strategis nasional, mulai dari penanggulangan bencana, ketahanan pangan, transportasi, energi, sumber daya air, lingkungan hidup, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.
Untuk memperkuat implementasi sistem tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun prosedur operasional standar (SOP), membentuk tim lintas instansi, serta mengembangkan dashboard pemantauan terpadu berbasis data waktu nyata (real-time).
BMKG juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital serta operator telekomunikasi guna memastikan informasi peringatan dini dapat diterima masyarakat melalui layanan pesan singkat massal atau SMS Blast, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Sebagai tahap awal, kawasan Jabodetabek-Punjur ditetapkan sebagai wilayah percontohan sebelum sistem IBF diterapkan secara luas di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam mendukung pengembangan IBF dan pendekatan AMPD, BMKG menggelar Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional pada 22–24 Juni 2026 di Bandung. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta didukung oleh World Food Programme (WFP) dan UK Met Office melalui Program Weather and Climate Information Service (WISER).
BMKG berharap pengembangan sistem prakiraan berbasis dampak dapat meningkatkan efektivitas peringatan dini di Indonesia, sehingga mampu mendorong tindakan cepat masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi risiko bencana, menekan korban jiwa, serta meminimalkan kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
