Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan delapan program prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 sejalan dengan berbagai program yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Hal itu disampaikan Ipuk usai menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam penyampaian RAPBN 2027 di Gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (14/8/2026).
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” kata Ipuk, Sabtu (15/8/2026).
Delapan prioritas yang disampaikan Presiden mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan.
Menurut Ipuk, Banyuwangi telah menjalankan sejumlah kebijakan yang mendukung prioritas tersebut. Salah satunya di sektor pangan melalui perlindungan lahan pertanian produktif dari alih fungsi menjadi bangunan permanen.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur.
Pada 2025, produksi beras Banyuwangi tercatat mengalami surplus sebesar 383.258,03 ton. Sementara itu, produksi beras selama Januari hingga Juni 2026 telah mencapai surplus 174.005 ton.
Di bidang pendidikan, Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat pendidikan inklusif.
Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Beasiswa Progresif (B-Pro), Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan), Agage Pinter untuk anak berkebutuhan khusus, serta Siswa Asuh Sebaya (SAS).
“Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” ujar Ipuk.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah fokus pada penanganan stunting, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, khususnya di wilayah pelosok.
Pemkab Banyuwangi juga menghadirkan layanan dokter spesialis di sejumlah puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” katanya.
Selain itu, Ipuk menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus pembangunan Banyuwangi. Melalui berbagai program dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, angka kemiskinan Banyuwangi pada 2025 turun menjadi 6,13 persen.
“Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah,” pungkas Ipuk.
